Image of Model penanggulangan kemiskinan melalui kelompok usaha bersama dalam mekanisme program nasional pemberdayaan masyarakat

Text

Model penanggulangan kemiskinan melalui kelompok usaha bersama dalam mekanisme program nasional pemberdayaan masyarakat



Penelitian ini dilatarbelakangi kondisi faktual KUBE, meskipun memiliki keunggulan pendekatan kelompok dan dan berpihak masyarakat sangat miskin, tetapi masih merupakan program sektoral dengan banyak keterbatasan. Sementara PNPM terlepas beberapa kelemahan, program ini memiliki banyak keunggulan antara lain sebagai program nasional, mekanisme jelas, dan pelaksanaannya mengutamanakan partisipasi masyarakat. Agar mencapai hasil secara optimal, implementasi model penanggulangan kemiskinan melalui KUBE perlu menggunakan mekanisme PNPM. Penelitian ini bertujuan mengetahui perbedaan mekanisme penanggulangan kemiskinan melalui KUBE dan PNPM, mengidentifikasi pendukung dan penghambat, serta merumuskan konsep model penanggulangan kemiskinan melalui KUBE dalam mekanisme PNPM. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, dengan lokasi kajian meliputi Kota Balikpapan dan Tanjungpinang serta Kabupaten Deli Serdang, Gowa, dan dan Gresik. Subjek penelitian meliputi pemangku kepentingan serta pelaksana dan sasaran KUBE ataupun PNPM. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi, telaah dokumentasi dan FGD. Analisis data secara deskriptif kualitatif. Hasil menunjukkan, terdapat perbedaan mekanisme penanggulangan kemiskinan melalui KUBE dan PNPM. Pertama sasaran, untuk KUBE adalah keluarga sangat miskin (kluster 1), sedangkan PNPM adalah warga miskin (kluster 2). Kedua kelembagaan pelaku, untuk KUBE relaitf sedikit dan ditunjuk Kementerian Sosial meliputi dinas sosial, dan TKSK/PSM selaku pendamping. Sementara kelembagaan PNPM lebih lengkap dengan berbasis masyarakat. Di tingkat kecamatan meliputi setrawan selaku PJOK, Fasilitator Pemberdayaan Sosial, BKAD, UPK, Pendamping Lokal, dan Tim Verifikasi. Di tingkat desa/kelurahan meliputi TPK/BKM. TPU, Pendmaping Lokal, Tim Pemantau, serta Tim Pemelihara dan Pengembangan. Ketiga, proses perencanaan KUBE mulai pembentukan kelompok sampai pelaksanaan usaha dilakukan anggota dipandu pendamping tanpa melalui forum musyawarah warga. Sementara pada PNPM diawali penggalian gagasan melalui musyawarah RT/RW/dusun, musyawarah desa/kelurahan di tingkat kecamatan, dengan peserta warga setempat. Keempat evaluasi pada KUBE dilakukan pendamping dan dinas sosial, sedangkan PNPM dilakukan Tim Pemantau. Dari unsur masyarakat. Dukungan instansi terkait serta semangat dan dedikasi baik pelaksana maupun penerima layanan KUBE dan PNPM sebagai faktor pendukung. Sementara keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya regulasi berkait koordinasi diantara instansi terkait sebagai hambatannya. Direkomendasikan agar penanggulangan kemiskinan melalui KUBE diformat dalam mekanisme PNPM, dengan konsep model dirancang melalui pembentukan sejumlah kelembagaan dan masyarakat sebagai pelaku utama, serta musyawarah sebagai wahana penentuan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan.


Ketersediaan

2014HD086362. 5 BAL mPerpustakaan BBPPKS YogyakartaTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
362. 50724 BAL m
Penerbit B2P3KS Yogyakarta : Yogyakarta.,
Deskripsi Fisik
xviii, 320 hlm. ; ilus. : 24 cm.
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978979983643
Klasifikasi
362. 50724
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this