Image of Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Text

Kesiapan Pemerintah dalam Implementasi UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak



Hingga pertengahan 2011 penanganan anak yang berhadapan dengan hukum masih berorientasikan pemidanaan. Kehadiran Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencoba menjawab masalah tersebut. Keterjaminan pemenuhan diharapkan dapat dicapai dari upaya implementasi Undang-Undang RI Nomor : 11 Tahun 2012. Setelah berlaku selama setahun, kondisi kesiapan pemerintah dalam implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan ikhwal yang menarik dan urgen untuk dikaji secara mendalam, baik dalam ranah teoritik maupun empirik.
Penelitian ini ingin mengetahui dan mengungkapkan kondisi kesiapan pemerintahan dalam implementasi Undang-Undang Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari segi regulasi penunjang, lembaga penyelenggara, sarana prasarana dan anggaran, serta sumber daya manusia. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dalam menjamin pemenuhan hak ABH menggunakan metode etnografi baru generasi kedua, penelitian ini dilakukan untuk memahami proses belajar orang-orang dalam menginterpretasikan dunia disekeliling mereka serta menyusun "strategi perilaku" untuk menghadapinya. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Riau, Provinsi Sumatra Barat, Provinsi Sumatra Selatan, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Bali.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kesembilan lokasi penelitian menunjukkan tingkat kesiapan yang berbeda, namun secara umum mengungkapkan kekurangsiapan pemerintah dalam mengimplementasikan UU Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pemerintah cenderung kurang kreatif dan enggan berinisiatif mempersiapkan pelaksanaan UU SPPA ini. Budaya untuk menunggu perintah dan instruksi dari pemerintah pusat membuat pelaksanaan UU SPPA cenderung terhambat dan mengesankan kekurangsiapan pemerintah. 1) Kesiapan regulasi masih sangat kurang dikarenakan belum adanya peraturan pelaksana undang-undang, 2) kesiapan kelembagaan masih kurang dikarenakan lembaga yang diamanatkan sebagai fungsi lembaga peradilan belum terbentuk dan belum dilengkapi dengan jumlah dan fasilitas yang memadai, 3) kesiapan sarana prasarana masih kurang siap dan terkait dengan kekurangsiapan lembaga, dan 4) kesiapan sumber daya manusia masih kurang baik dari segi jumlah dan kualitas. Perlu adanya peningkatan koordinasi antar institusi mengingat permasalahan ini merupakan permasalahan kompleks yang tidak dapat diselesaikan secara sektoral. Pemerintah diharapkan segera menyusun peraturan pelaksana undang-undang dan mempersiapkan segala sesuatu sesuai dengan amanat undang-undang baik dari segi lembaga maupun sumber daya manusia. Selain itu perlu untuk menguatkan masyarakat sebagai upaya preventif terjadinya kasus anak.


Ketersediaan

2016HD196344. 030724 SRI k c.1Perpustakaan BBPPKS YogyakartaTersedia
2016HD197344. 030724 SRI k c.2Perpustakaan BBPPKS YogyakartaTersedia
2016HD198344. 030724 SRI k c.3Perpustakaan BBPPKS YogyakartaTersedia
2016HD199344. 030724 SRI k c.4Perpustakaan BBPPKS YogyakartaTersedia
2016HD200344. 030724 SRI k c.5Perpustakaan BBPPKS YogyakartaTersedia
2016HD201344. 030724 SRI k c.6Perpustakaan BBPPKS YogyakartaTersedia
2016HD202344. 030724 SRI k c.7Perpustakaan BBPPKS YogyakartaTersedia
2016HD203344. 030724 SRI k c.8Perpustakaan BBPPKS YogyakartaTersedia
2016HD204344. 030724 SRI k c.9Perpustakaan BBPPKS YogyakartaTersedia
2016HD205344. 030724 SRI k c.10Perpustakaan BBPPKS YogyakartaTersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
344. 030724 SRI k c.
Penerbit B2P3KS Press : Yogyakarta.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
978-979 698-410-7
Klasifikasi
344. 030724
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
-
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this