Image of Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Penanggulangan Bencana

Text

Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Penanggulangan Bencana



11. Himpunan Peraturan Perundangan Tentang Penanggulangan Bencana
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabiltasi.
Kegiatan pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana
Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan public atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana
UU ini terdiri dari 13 Bab : Bab I Ketentuan Umum, Bab II Landasan, Asas, dan Tujuan, Bab III Tanggungjawab dan Wewenang, Bab IV Kelembagaan, Bab V Hak dan Kewajiban Masyarakat, Bab VI, Peran Lembaga Usaha dan Lembaga Internasional, Bab VII Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri dari Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Tahapan yang terdiri dari Paragraf Kesatu Prabencana, Paragraf Kedua Tanggap Darurat, Paragraf Ketiga Pasca Bencana, Bab VII Pendanaan dan Pengelolaan Bencana, Bab IX Pengawasan, Bab X Penyelesaian Sengketa, Bab XI Ketentuan Pidana, Bab XII Ketentuan Peralihan, Bab XIII Ketentuan Penutup
b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
Peraturan Pemerintah ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2), dan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 7 Bab : Bab I Ketentuan Umum, Bab II Prabencana terdiri dari Bagian Kesatu Umum, Bagian Kedua Situasi Tidak Terjadi Bencana, Bagian Ketiga Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana, Bab III Tanggap Darurat terdiri dari Bagian Kesartu Umum, Bagian Kedua Pengkajian secara Cepat dan Tepat, Bagian Ketiga Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana,, Bagian Keempat Penyelamatan dan Evakuasi, Bagian Kelima Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Bagian Keenam Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan, Bagian Ketujuh Pemulihan Segera Prasarana dan Sarana Vital, Bab IV Pasca Bencana terdiri dari Bagian Satu Umum, Bagian Kedua Rehabilitasi, Bagian Ketiga Rekonstruksi, Bab V Pemantauan dan Evaluasi, Bab VI Ketentuan Lain-Lain, Bab VII Ketentuan Penutup.
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
Peraturan pemerintah ini untuk melaksanakan Pasal 63 dan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaturan pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana meliputi sumber dana penanggulangan bencana, penggunaan dana penanggulangan bencana, pengelolaan bantuan bencana dan pengawasan pelaporan, dan pertanggungjawaban pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
Peraturan Pemerintah ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Peran serta Lembaga internasional dan Lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
Pengaturan mengenai peran serta Lembaga internasional dan Lembaga asing nonpemerintah dalam penanggulangan bencana meliputi kegiatan pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
BNPB adalah Lembaga Non Departemen yang bertugas :
1) Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan benca yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara
2) Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan
3) Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat
4) Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana
5) Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional
6) Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7) Melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan
8) Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah


Ketersediaan

20120552REF 348. 02 BAD hPerpustakaan BBPPKS Yogyakarta (14)Tersedia

Informasi Detil

Judul Seri
-
No. Panggil
REF 348. 02 BAD h
Penerbit Libraries Unlimited : Hoboken, NJ.,
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
348.02
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subyek
Info Detil Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab

Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain




Informasi


DETAIL CANTUMAN


Kembali ke sebelumnyaXML DetailCite this