Penelitian pengembangan model pelayanan terpadu dan gerakan masyarakat peduli kabupaten/kota sejahtera (Pandu Gempita) menggunakan model action research dan membutuhkan waktu 3 (tiga) tahun. Lima lokasi ditetapkan untuk penerapan model terdiri dari dua kota, yakni Sukabumi dan Payakumbuh, dan tiga kabupaten terdiri dari Sragen, Berau, dan Bantaeng. Tahun pertama, selain dilakukan kajian konseptual/teoritis tentang berbagai model pelayanan terpadu juga dilakukan kajian empiris pada UPTPK Kabupaten Sragen yang telah terbentuk terlebih dahulu. Pada tahun pertama menghasilkan pembentukan kelompok kerja (pokja) yang bertugas menyiapkan penerapan model di empat lokasi selain Sragen. Sementara pokja yang dibentuk di Sragen bertugas mengembangkan unit pelayanan terpadu yang sudah terbentuk untuk mendekatkan pada sasaran melalui pembentukan UPTPK kecamatan yang disinergikan dalam PATEN. Tehun kedua, apa yang dirancang pokja berhasil diwujudkan. Empat lokasi selain Sragen berhasil membentuk unit pelayanan terpadu. Pemerintah Kota Payakumbuh membentuk unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Anak Nagari (UPT-KAN), Kota Sukabumi membentuk Unit Pelayanan Terpadu “Nang Kis Sos” yang kemudian di tahun ketiga berubah menjadi Unit Pelaksana Teknis Pandu Gempita, Kabupaten Berau membentuk Unit Pelayanan Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagai UPT pada Dinas Sosial, Kabupaten Bantaeng membentuk Unit Pelayanan Terpadu Sistem Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (UPTSMPKS) “Sipakatau”. Sementara UPTPK Kabupaten Sragen berhasil membentuk UPTPK Kecamatan. Kelembagaan Pandu Gempita yang telah terbentuk masih membutuhkan pendamping dan penguatan agar dapat menjalankan peran dan fungsi sesuai yang diharapkan. Kegiatan penelitian tahun ketiga dalam rangka pendampingan dan penguatan pada pengelola unit Pandu Gempita. Penguatan berupa bimbingan teknis pada pengelola UPT-KAN. UPT Pandu Gempita, UPT-KS, dan UPTSMPKS Sipakatau terkait dengan manajemen organisasi, sementara khusus bagi Kabupaten Sragen penguatan diberikan pada pengelola UPTPK baik kabupaten maupun kecamatan dan calon operator input data pada dinas/lembaga terkait. Sampai dengan akhir Oktober 2015, kelima lokasi ujicoba model Pandu Gempita sudah berjalan baik dengan memberikan layanan maupun rujukan pada masyarakat khususnya keluarga miskin yang membutuhkan sesuai program yang tersedia.
Keberlangsungan Pandu Gempita pada lima lokasi maupun penerapan pada kabupaten/kota lainnya membutuhkan dukungan komitmen semua pihak, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan perbaikan kebijakan di lingkungan Kementerian Sosial dan kementrian/lembaga terkait, serta pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.